masukkan script iklan disini
BENGKALIS - Sejumlah pengurus organisasi wartawan yang ada di pulau Bengkalis mendatangi Kantor Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Jum'at (22/12/2023) sekitar pukul 15:00 wib.
Untuk mempertanyakan Keterlambatan pembayaran terminasi kepada rekanan kontraktor dan juga adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum Dinas lingkungan BPKAD Terhadap Rekanan kontraktor namun sangat disayangkan satu orang pun pejabat teras BPKAD tidak ada ditempat, Padahal masih jam kantor, hal ini sudah melanggar disiplin Pegawai Selaku ASN.
Kurangnya pelayanan Dinas dilingkungan BPKAD Kabupaten Bengkalis Ketua forum pers independen Indonesia (FPPI) Korwil Kabupaten Bengkalis Hamid angkat bicara, terkait keterlambatan pembayaran utang milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis kepada sejumlah Rekanan kontraktor yang sampai sekarang ini, belum terbayarkan oleh Pemkab Bengkalis bukan hanya itu masih banyak yang mengalami yang terdampak.
Menurut Hamid Pemda Kabupaten Bengkalis perlu mengambil langkah-langkah untuk menangani persoalan tersebut agar tidak terus menjadi polemik di kalangan masyarakat.
“Pemda seharusnya mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut, karena hal ini terus saja menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan ini. Jum'at (22/12/2023).
Dijelaskan Juga Ketua Perkumpulan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bengkalis, Mukhtaruddin mengatakan, "Ketika hal ini terus berlanjut tentunya akan terus memunculkan stigma-stigma liar di kalangan masyarakat.
“Seperti masyarakat yang terus melampiaskan keluhannya itu merupakan hal yang wajar akibat lambatnya respon dari Pemda Kabupaten Bengkalis,” paparnya.
Lebih lanjut, dikatakan Mukhtaruddin sudah seharusnya masyarakat mengetahui apa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran utang milik Pemda Kabupaten Bengkalis.
Apalagi melihat banyak pejabat terkait yang memiliki tupoksi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Namun, justru terkesan bungkam dan melakukan pembiaran.
“Hal itu tentunya menjadi dugaan indikasi yang terselubung atau memang sengaja ada pembiaran terhadap keluhan masyarakat yang dirasa sekarang ini, khususnya untuk kalangan kontraktor mau konsultan yang seharusnya tidak menjerit seperti ini.
Bahkan tak hanya keterlambatan pembayaran utang kepada rekanan kontraktor dan pembayaran lain juga ikut terlambat, seperti pembayaran ADD, pembayaran gaji tenaga honorer, dan beberapa pembayaran lainnya ikut terlambat.
“Keterlambatan pembayaran itu akan terus menimbulkan kegaduhan ketika Pemda tidak terbuka soal kondisi keuangan Daerah,” jelasnya.
Ketua PWRI Kabupaten Bengkalis Mukhtaruddin, Juga meminta kepada Pemda Kabupaten Bengkalis perlu terbuka soal kondisi keuangan Daerah jangan Berdiam diri saja, Pemda harus menjelaskan kepada masyarakat terkait kondisi Kabupaten Bengkalis tentunya dengan menjelaskan bagaimana kondisi keuangan Daerah hari ini,” tuturnya..
"Saya berharap kepada Pihak BPKAD harus bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa bisa terjadi keterlambatan pembayaran, meskipun itu masih butuh proses hal tersebut agar tidak menjadi rancu di masa yang akan datang.
Dan juga berharap Pelayanan di BPKAD juga perlu ditingkatkan seperti adanya buku tamu, harus disediakan kepada Satpam, agar tidak terjadi miskomunikasi, dalam tujuan untuk konfirmasi, kepada dinas BPKAD Dan laporan tamu yang berkunjung ke Dinas BPKAD tercatat dalam buku Tamu." tutup Mukhtaruddin.** (FWL)
